- Proklamasi Kemerdekaan: 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta.
- Agresi Militer Belanda: Belanda berusaha menjajah kembali Indonesia (Agresi Militer I dan II).
- Diplomasi dan Perjuangan Bersenjata: Indonesia berjuang melalui diplomasi (Konferensi Meja Bundar, 1949) dan perlawanan bersenjata.
- Pengakuan Kedaulatan: Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, dengan bentuk negara RIS (Republik Indonesia Serikat), yang kemudian kembali menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada 17 Agustus 1950.
2. Masa Demokrasi Liberal (1950–1959)
- Sistem Parlementer: Pemerintahan sering berganti karena tidak stabilnya koalisi partai.
- Pemilu 1955: Pemilu demokratis pertama, untuk memilih DPR dan Konstituante.
- Konflik dan Pemberontakan: DI/TII, PRRI/Permesta, dan berbagai ketidakpuasan daerah.
- Gagal Membuat UUD Baru: Konstituante tidak berhasil membuat UUD baru, menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan kembali ke UUD 1945.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
- Kekuasaan Terpusat pada Presiden Soekarno.
- Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis): Soekarno mencoba menyatukan ketiga kekuatan ini.
- Konflik Internasional: Konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari PBB.
- PKI Menguat: Partai Komunis Indonesia menjadi sangat berpengaruh.
- Peristiwa G30S/PKI (1965): Kudeta gagal yang diikuti dengan penumpasan terhadap PKI. Jenderal-jenderal TNI dibunuh, dan banyak anggota/pengikut PKI dibunuh atau dipenjara.
4. Masa Orde Baru (1966–1998)
- Soeharto Berkuasa: Mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, memulai Orde Baru.
- Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Fokus pada pembangunan ekonomi, didukung bantuan luar negeri.
- Sentralisasi Kekuasaan: Demokrasi dibatasi, oposisi ditekan, Golkar menjadi partai dominan.
- Krisis Moneter 1997–1998: Rupiah anjlok, ekonomi kolaps, terjadi reformasi.
- Reformasi 1998: Rakyat menuntut perubahan, Soeharto mundur pada 21 Mei 1998.
5. Masa Reformasi (1998–sekarang)
- Demokratisasi: Pemilu bebas dan langsung, kebebasan pers, dan penguatan lembaga negara.
- Otonomi Daerah: Daerah diberi kewenangan lebih luas untuk mengatur pemerintahan.
- Perubahan Konstitusi: Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali untuk memperkuat demokrasi.
- Transisi Kepemimpinan:
- BJ Habibie (1998–1999)
- Abdurrahman Wahid (1999–2001)
- Megawati Soekarnoputri (2001–2004)
- Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)
- Joko Widodo (2014–sekarang per Juni 2025)
